“SBY dan SOEHARTO Beda Strategi Tapi Sama Misi"

“SBY dan SOEHARTO Beda Strategi Tapi Sama Misi"
oleh: abdul mufid murtadlo

Dimohon Para Pihak Mampu Meredam Amarah.

Dewasa ini Saling serang kritik, kritik dibalas kritik antar tokoh lintas Pemerintah telah memasuki babak memprihatinkan. Lama lama Pemerintah telah menunjukkan jatidirinya sebagai pihak yang tidak suka mendapat kritik dari masyarakat, nampaknya siapapun yang melancarkan kritikan akan dicatat sebagai musuh Pemerintah. Persis seperti zaman Soeharto dahulu. Wajar sajalah bila banyak politikus, negarawan yang mengidolakan Soeharto dalam memimpin bangsa ini, Apalagi ia ditandai masyarakat dunia sebagai jendral terkuat yang ada di Asean, dan tentu saja gelar seperti itu banyak diidamkan oleh mereka mereka yang berhasil mencapai puncak kejayaannya.

Setidaknya Prof.Dr. Ikrar Nusa Bakti dalam salah satu tulisannya berani lantang mengatakan bahwa SBY tak ubahnya seperti guru dan pendahulunya, yaitu jendral berbintang lima Soeharto. Cara cara SBY menghadapi masalah dan mengatasi problema yang dihadapi banyak meniru gaya Soeharto seperti apa yang dikatakan Ikrar Nusa Bakti berikut ini.

A.    Watak kekuasaan alm. mantan Presiden Soeharto

Dalam pememrintahnnya dikenal sangat otoriter.dan memang demikian adanya,. Kekuasaannya memang penuh dengan wibawa, bahkan over wibawa sehingga pada zaman kepemimpinannya dikenal adanya istilah sakralisasi kekuasaan. Kekuasaan dan segenap manifestasi kebijakannya tak boleh dikritik secara terbuka, demonstrasi diberangus dengan keras. Apa yang telah digariskan harus dilaksanakan. Kalau sudah ada perintah: “bangun bendungan Kedung Ombo!!!” Maka berdirilah bendungan megah itu, apa pun resikonya.

DPR adalah lembaga kontrol kekuasaan. Serta satu prinsip yang tak boleh dilanggar: ‘mayoritas tunggal’. Golkarlah si Mayoritas Tunggal itu. Tapi jangan sembarangan interupsi, dari partai manapun Tuan anggota DPR berasal ia tak bisa menghindar dari hukuman recall kalau melakukan interupsi. Saat itu memang hanya ada tiga partai politik yaitu: Golkar, PDI (PDI Perjuangan sekarnag), dan PPP. Ketiganya tunduk pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Hal-hal yang tak selesai di floor oleh anggota parlemen, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh pimpinan fraksi masing-masing partai di ruang tertutup. Semua berjalan dengan mulus. Makanya sering disindir bahwa DPR layaknya anggota paduan suara yang nyaring seirama bersuara: “setujuuuuuu….” Bahkan Iwan Fals pun dalam salah satu lagunya berjudul ‘Wakil Rakyat’ mengingatkan bahwa ‘wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu nyanyian lagu setuju….’

Bagaimana dengan korupsi? Jangan ditanya lagi, zaman kekuasaan alm. Presiden Soeharto juga ada korupsi, ada pungli, ada mark up proyek, bahkan ada juga proyek fiktif. Bahkan rekening liar kepala daerah yang sibuk ditertibkan sebagai pundi yang disahkan untuk menunjang operasional dinas dan pribadi kepala daerah. Dikenal dengan istilah dana non-budgeter. Isi pundi ini tidak boleh diutak atik, entah itu oleh DPR, BPK, apa lagi oleh LSM.-LSM yang masih ingusan.

Jadi, uang-uang yang diambil serampangan baik dari APBN/APBD, komisi dari proyek, serta setoran pengusaha, ditaruh di rekening liar itu. Tentu saja, sang kepala daerah juga dapat jatah pribadi. Singkatnya, korupsi pada saat itu. Ya, korupsi yang tertib dan terkendali. Korupsi satu komando, parlemen tidak boleh teriak ketila belum dapat bagian karena mereka tinggal menunggu jatah yang telah dijadwal oleh kepala daerah. Dulu LSM belum banyak yang koar, saat itu yang banyak adalah Ormas yang sah dan legal menurut UU Keormasan, dan mereka ini pun cukup menunggu jatah dan tidak perlu teriak.

B.     Watak Kekuasaan SBY

Dalam pemerintahannya menjunjung tinggi demokrasi dan mendorong terjadinya demonstrasi. Banyak partai bermunculan, setiap lima tahun muncul partai baru menggantikan partai lama yang tidak dapat kursi dalam pemilu sebelumnya. Orangnya sih itu-itu aja. Yang berganti biasanya nama dan logo partai saja. Politik menjadi riuh rendah, kampanye selalu meriah dengan iringan music dangdut, spanduk-spanduk dan baleho rambu-rambu baru yang bertebaran di sudut persimpangan jalan.

Parlemen riuh rendah dengan interupsi, bahkan boleh memanggil Wakil Presiden untuk keperluan penyelidikan dalam menjalankan hak angket DPR. Silahkan interogasi dia di hadapan sorotan kamera TV, tanya apa saja untuk membuat anggota parlemen puas, atau sekedar momen para anggota parlemen untuk manggung numpang tenar. Tidak ada istilah sakralisasi kekuasaan. Jangankan cara yang konstitusional seperti  hak angket itu, bahkan istana juga boleh didemo. Malah sekarang dibuka untuk umum di akhir minggu. Silahkan berkunjung ke lingkungan istana!!!. he..he..he..

LSM bertumbuhan seiring dengan kebebasan berserikat dan berpendapat yang sangat dihargai oleh pemerintahan SBY. Spanduk berterbaran dengan berbagai slogan dan seruan. Termasuk seruan anti korupsi. Tapi semakin banyak seruan dan spanduk bertabur, tak juga mengurangi orang yang dibui karena korupsi. (koq bisa ya???) Seperti halnya partai, LSM atau lembaga social masyarakat juga muncul tenggelam dengan berbagai nama baru, forum ini forum itu, komite ini komite itu, serikat ini serikat itu, dst.

Seiring dengan berjalannya sang waktu, maka jika pada era alm. mantan Presiden Soeharto korupsi terkendali dibawah komando, pada zaman presiden SBY ini korupsi malah meluas ke ranah parlemen dan yudikatif. Bahkan banyak yang teriak atas nama LSM menyerukan anti korupsi sesungguhnya bermotif ingin kebagian (kata ayah tebe). Tidak hanya sistem politik yang menjelma menjadi demokratis, tetapi cara berkorupsi pun menjadi demokratis. Jika dulu, sebuah parbrik berdiri cukup dengan menyetor kepada muspida atau musyawarah pimpinan daerah, maka sekarang jangan harap bisa berjalan mulus kalau tak setor kepada sang juragan lokal atau LSM setempat. pfffiiiiiuuhhhh capek deh!!!

Di era demokrasi ini silahkan menyampaikan pandangan dengan cara apa saja dan tidak akan digebukin oleh aparat. Kecuali dengan cara membawa kerbau bertuliskan SiBuYa. Selebihnya, boleh; boleh merusak gerbang kantor, boleh bakar bendera, boleh mencaci maki dan lain sebagainya, nggak percaya? Coba ajah..!!

Bahkan saling balas kritik antar mantan presiden dan presiden menjadi pertunjukan opera yang sayang untuk dilewatkan, ketika mantan presiden megawati dengan lantang menyindir pemerintahan SBY tak ubahnya permainan yoyo yang kelihatannya indah namun pada dasarnya hanya naik turun- naik turn saja, dan dengan tak mau kalah pak SBY pun membalasnya, bahwa pemerintahan megawati lebih parah lagi dengan mengatakannya tak ubahnya permaianan gasing yang hanya berputar di tempat dan malah melubangi tempat ia berputar, weleh-weleh…emang negara ini toko mainan apa?

Demonstrasi adalah kebiasaan. Siapa saja boleh demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara dan boleh dilakukan dengan berbagai cara, terlebih cara yang santun, sangat dihargai. Mulai dari cara teriak dengan sound system 20.000 watt sampai dengan cara pengerahan massa, boleh dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. Juga boleh berdemonstrasi dengan cara mogok makan dan jahit mulut sampai semaput. Itu adalah hak warga negara. Namun, kekuasaan juga punya hak untuk tak mendengar. Jadi, demonstrasi tidak perlu ditumpas karena tidak akan mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan.

Watak kekuasaan SBY sangat terbuka dan dibungkus oleh selubung berlapis-lapis dan selalu berganti wajah, kadang lembut kadang pura-pura tak mendengar, kadang seakan tak melihat apa yang terjadi, dalam lakonnya ia juga menangis dan bersenandung. Sering memperlihatkan dan menyatakan rasa prihatin. Ia tak perlu disegani apa lagi ditakuti, yang penting jangan diturunkan. Keadaan yang seperti inilah membuat penulis merindukan sosok seorang pemimpin yang selalu menanggapi setiap kritik, celaan, cemoohan dan kawan-kawannya sebagi bahan intropeksi diri dan dengan entengnya dia berkata “gitcu ajach koq repotttt”